THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Selasa, 04 Oktober 2011

Proyek Dari Dana Utang Jadi Lahan Korupsi



Judul : Proyek Dari Dana Utang Jadi Lahan Korupsi
Sumber :Koran Indopos
Edisi : Minggu, 19 juni 2011
Nama kelompok : 1. Wahyu Kristianingrum (21208273)
2. Maya Damayanti (20208784)
3. Ruthly Sisca Rianti S (21208113)
Dari kasus diatas pada dasarnya terkait semua dari kedelapan etika profesi akuntansi tapi yang paling terkait adalah etika profesi sebagai berikut :
1. Tanggung jawab profesi
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional,audit pemerintah harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional bahwa korupsi itu merugikan Negara. Sebagai profesional, audit pemerintah mempunyai peran penting dalam masyarakat, sehingga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat .

2. Kepentingan Publik
Ini berkaiatan dengan audit pemerintah. Audit pemerintah harus bekerja professional supaya asset dan kekayaan Negara bisa digunakan seperlunya atau sesuai dengan kebutuhan dan melindungi kekayaan Negara.
Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara.
3. Integritas
Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Jadi apapun yang terjadi dengan pemerintahan harus jujur dan tidak menerima negosiasi terhadap clien tentang korupsi atau penyelewengan dana tersebut.